Peran PR di DPR RI

  

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 telah memberikan suasana dan kondisi baru terhadap model politik nasional. Perpolitikan nasional telah berubah secara drastis setelah sebelumnya terkunkung dalam politik orde baru yang penuh dengan suasana otoriter dan monopolitis selama kurang lebih 32 tahun. Mobilitas politik telah mengarah kepada sebuah esensi demokrasi yang sebenarnya yaitu dari, oleh dan untuk rakyat. Salah satu aspek yang tentunya sangat jelas perubahannya adalah adanya kebebasan bersuara dan berserikat. Hampir dimana-mana kemudian kita saksikan banyak ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan aspirasinya dan membentuk sebuah komunitas untuk kepentingan tertentu. Komunitas tersebut tentunya tidak hanya sekedar kumpulan belaka, tetapi lebih jauh daripada itu, komunitas itu telah menjadi sebuah komunitas politik untuk kepentingan tertentu yang tidak lepas dari kepentingan akan penguasaan.

Peningkatan kebebasan ini berimplikasi pada bertambahnya jumlah parpol dengan harapan bahwa keberadaan dari kelompok ini bisa menjadi sebuah wadah positif untuk meningkatkan aspirasi semua golongan dalam kehidupan berpolitik di negeri ini. Ditambahkan lagi bahwa pengetahuan masyarakat akan politik masih sangat berorientasi pada partai peninggaln orde baru yang sangan sentralistik dan tidak mencerminkan kebebasan sebenarnya dalam konteks demokrasi itu sendiri. Hal di atas sebenarnya menekankan kepada pentingnya parpol untuk melakukan pendekatan yang persuasive kepadan calon konsituen terutama yang ada dalam tingkat masyarakat terkecil. Salah satu cara yang ditempuh tentunya dengan cara melakukan interaksi dengan masyarakat akan cita-cita dan kepentingan yang sifatnya menumbuhkan kesadaran bersama dalam kerangka bukan hanya orientasi kepada kekuasaan, tetapi juga pendidikan politik yang membantu meningkatkan literasi politik masyarakat itu sendiri.

Berangkat dari hal tersebut sebenarnya akan mengarah pada bagaimana parpol mampu berinteraksi untuk kemudian mencerdaskan sehingga akan mengarah kepada kepercayaan publik. Selain terkait dengan partai politik, yang kemudian menjadi perhatian saat ini adalah bagaimana perpanjangan tangan partai politik itu sendiri atau yang sering disebut wakil rakyat mampu secara pribadi mewakili kepentingan rakyat yang tersalurkan melalui partai politik. Anggota DPR yang bukan hanya merepresentasikan  partai politiknya tetapi jauh daripada itu, anggota DPR adalah perpanjangan tangan langsung rakyat yang melalui medium partai politik itu sendiri. Anggota DPR saat ini banyak mendapatkan persoalan dan isu berat yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan kepercayaan politik oleh masyarakat umum. Mulai dari masalah kecil hingga masalah besar berimplikasi langsung tidak hanya kepada anggota DPR, tetapi langsung tertuju pada citra DPR itu sendiri. Logika “satu melakukan, semua kena” yang merupakan logika yang murni otoriter berkembang bak bola yang tidak pernah berhenti. Lembaga DPR yang harusnya menjadi lembaga yang paling berperan dalam mengayomi dan mengambil keputusan akan kebijakan yang berkaitan langsung dengan masyarakat banyak terkesan tidak lagi menjadi lembaga seperti itu. Malah lembaga DPR saat ini diibaratkan sebagai lembaga yang kontroversial dan terkesan siap dihukum mati kapanpun bahkan ketika hanya melakukan kesalahan sekecil apapun akan langsung dikritik habis-habisan. Anggota DPR pun kemudian seperti itu, anggota ini tidak lagi terkesan menjadi anggota terhormat dan terpandang di mata masyarakat, mereka tidak ubahnya calon-calon criminal yang siap dijerumuskan setiap saat, padahal secara logika mereka adalah wakil rakyat atau perpanjangan tangan dari rakyat, tetapi kenapa kemudian mereka malah menjadi musuh bersama oleh rakyat. Tentunya ketika mereka telah menjadi musuh bersama, maka sangat jelas bahwa ada yang salah dengan lembaga legislatif tersebut dalam menjalankan dan mengemban tugasnya.

Tentunya melihat permasalahan di atas, maka sangat jelas akan menjadi tugas berat bagi DPR sebagai lembaga dan anggota-anggotanya untuk kemudian diterima kembali dengan baik oleh masyarakat apalagi didukung dengan makin bebasnya media dalam bersuara dan mem-framing diri mereka. Mengelola persoalan yang muncul tentunya bukan tugas yang sederhana dan mudah. Mempublikasikan dan mensosialisasikan kerja DPR sebenarnya membutuhkan penanganan yang khusus mengingat anggota DPR memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oleh sebab itulah, keberadaan public relations dalam DPR menjadi sesuatu yang sangat strategis dan teramat penting.

DPR yang berperan sebagai institusi yang menjalankan fungsi legislasi terutama dalam pembuatan kebijakan publik dan pengawasan akan eksekutif tentunya perlu mengakomodir semua isu dan aspirasi politik yang berasal dari rakyat, LSM, terutama media yang saat ini memiliki kekuatan yang paling besar dalam pembentukan opini publik yang mengarah kepada aspirasi publik. Mengakomodir semua aspirasi tersebut tentunya berimplikasi kebutuhan akan eksistensi public relations dalam mengidentifikasi, mempertahankan, dan menjaga kesinambungan hubungan yang saling menguntungkan antara anggota DPR dan masyarakat sangat relevan agar memperoleh dukungan masyarakat secara lebih kontinyu. Tentunya hal ini akan berujung pada pembentukan demokrasi Indonesia yang bersih, aspiratif, dan transparan.

Perlu ditambahkan bahwa heterogenitas masyarakat Indonesia membawa nilai-nilai yang beragam pula. Masalah saat ini yang muncul di Indonesia makin kompleks dan menunjukkan bahwa permasalahan di Indonesia tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Makin banyak permasalahan yang muncul ke publik dan muncul nada pesimis akan terselesaikannya masalah tersebut. Kondisi-kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kemudian melahirkan persepsi publik yang negatif terhadap DPR dan cenderung mengarah pada deparpolisasi atau semakin tidak percayanya publik pada partai dan tentunya mengarah kepada orang-orang partai yang ada di DPR

Anggota DPR yang berperan menjalankan fungsi artikulasi kepentingan- kepentingan yang ada di dalam masyarakat dituntut untuk mampu mengatasi keadaan ini. Sehingga kapabilitas mereka dalam mengelola isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang begitu kompleks sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan masyarakat kemudian dialihkan pada tataran politik yang kontitusional. Dalam mengelola isu-isu dalam lingkungan publik ini memerlukan kemampuan managerial public relations oleh DPR sebagai lembaga yang menghimpun dan memersatukan anggota DPR itu sendiri. Fungsi manajemen public relations diarahkan guna mengantisipasi, menganalisis, dan menafsirkan perilaku maupun opini publik serta isu-isu yang bisa berpengaruh terhadap reputasi, pelaksanaan serta rencana organisasi

Hadirnya public relations dalam lingkungan manajemen DPR saat ini secara umum memang sudah ada. Hanya saja dalam pengamatan menunjukkan bahwa peranan public relations belum dimanfaatkan secara optimal dan strategis. Indikasi ini dapat dilihat dalam kasus-kasus tertentu yang dialami DPR dimana sering terjadi permasalahan-permasalahan opini publik terpublikasikan secara tidak terorganisir dan terkoordinasi.

Apabila kita cermati bersama, tidak jarang pernyataan politisi satu dengan yang lain simpang siur. Bila kondisi ini dibiarkan, maka masalah yang dihadapi DPR tidak jarang melahirkan opini yang publik yang kurang baik terhadap citra DPR itu sendiri. Opini publik yang kurang baik ini sadar atau tidak disadari diakibatkan karena adanya kebingungan yang tercipta di masyarakat tentang pernyataan mana yang benar dari segala pendapat yang dikemukan oleh anggota DPR, pendapat mana yang benar-benar netral dan berorientasi pada kepentingan rakyat sesungguhnya bukan pada kepentingan golongan semata. Analogi ini setidaknya mengindikasikan bahwa fungsi strategis public relations selama ini masih dianggap remeh dalam manajemen kehumasan DPR maupun kehidupan kalangan pimpinan DPR pada khususnya.

Perubahan-perubahan lingkungan baik didalam maupun diluar DPR sangat berpengaruh bagi upaya partai dalam meraih tujuan-tujuannya. Oleh sebab itu, public relations mempunyai peran yang yang cukup signifikan dalam mengefektifkan organisasi DPR dalam rangka membangun hubungan jangka panjang di masa depan, baik dengan konstituen partainya maupun yang institusi lain yang ada dalam sistem politik atau yang lebih utama adalah hubungan dengan masyarakat yang mereka wakili secara keseluruhan. Public relations dituntut untuk mengantisipasi isu-isu yang berkembang dalam masyarakat maupun internal partai agar proses komunikasi politik partai bisa berjalan dua arah, yakni antara DPR dengan masyarakat. Disamping itu, public relations diharapkan mampu mengevaluasi perilaku publik, mengidentifikasi kebijakan dan berbagai prosedur organisasi dengan kepentingan publik serta melaksanakan suatu program aksi (dan komunikasi) guna mendapatkan pemahaman publik atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR itu sendiri.

Melihat permasalahan di atas dan berbagai asumsi yang kemudian mengemuka terkait dengan posisi public relations dalam lingkungan DPR, maka saya akan membahas “Manajemen PR Politik (Studi Kasus DPR RI)” dimana diharapkan dengan membahas permasalahan ini akan muncul sebuah gambaran mengenai apa peran kehumasan DPR dalam mengatasi permasalahan yang muncul dan pentingkah ada bagian kehumasan DPR atau tidak.

 

KASUS

Dikutip dari berita tribunnews.com, salah satu kasus yang menarik untuk dibahas adalah polemik kasus banggar. Kasus banggar ini sendiri melibatkan beberapa orang dari Badan Anggaran yang meloloskan dana renovasi badan Anggaran senilai 20 Miliar untuk keperluan yang belum dijelaskan dengan baik.

Berikut kronologi kasus banggar DPR RI berdasarkan asumsi Pius yang merupakan salah satu anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang ditahan karena menjadi orang yang menandatangani berkas verifikasi dana renovasi banggar itu sendiri. Pius sendiri merupakan anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan Flores.

Menurut Pius ada dua surat keputusan yang dibuat oleh BURT yang ditandatanganinya yang beredar di media massa. Dua yang dijadikan dasar untuk menuding dirinya sebagai orang yang bertanggungjawab meloloskan proyek renovasi ruang Banggar. Surat pertama berupa surat keputusan Rapat Pleno BURT bersama Setjen mengenai Realokasi Anggaran Pembangunan Gedung DPR RI tahun 2011 tertanggall 22 Juli 201. Surat kedua berisi Keputusan Rapat BURT DPR RI tentang Laporan Panja Panja BURT tertangggal 9 Desember 2011.

Menurut Pius tandatangannya di kedua surat tersebut adalah dalam kapasitas saya sebagai pimpinan rapat. Hal ini diatur dalam Tatib DPR pasal 231 dan pasal 236.

Surat yang ditandantanganinya, demikian Pius, hanya laporan singkat. Laporan singkat harus ditandatangani oleh ketua rapat. Sementara itu ketua rapat adalah salah satu pimpinan BURT. Pimpinan BURT tidak dapat menandatangani catatan rapat tanpa didahului rapat. Dengan demikian keputusan rapat adalah keputusan semua anggota BURT, bukan keputusan pimpinan BURT. Rapat dapat mengambil keputusan apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi.

Berkaitan dengan renovasi ruang rapat Badan Anggaran, politisi partai Gerindra itu menjelaskan, BURT tidak pernah membahas secara khusus. Pembahasan di BURT adalah Realokasi Anggaran Pembangunan Gedung DPR RI tahun 2011. Setelah mendapatkan kepastian bahwa pembangunan gedung dibatalkan, BURT memutuskan untuk mengembalikan anggaran sebesar Rp 800.015.820.000,- ke pemerintah agar tidak membebani penyerapan anggaran DPR pada saat proses APBNP.

Setelah itu, lanjut Pius, dalam Rapat Pleno BURT bersama Tim Teknis tertanggal Jumat 24 Juni 2011 memutuskan antara lain alokasi anggaran 2011 untuk pembangunan gedung baru DPR RI perlu dioptimalkan. Anggaran itu untuk mendukung optimalisasi kinerja tugas kedewanan melalui revisi/realokasi, termasuk untuk pembentukan rumah aspirasi.

Setelah itu ada rapat pertama antara BURT bersama Setjen membahas usulan realokasi anggaran pembangunan Gedung DPR RI tertanggal 18 Juli 2011 dimana rapat didahului oleh paparan sekjen, sebagai pengguna anggaran, tentang rekapitulasi usulan realokasi anggaran tahun 2011. Paparan usulan relokasi anggaran dari pihak setjen hanya berisi anggaran gelondongan program dan kegiatan. Sedangkan rincian anggaran biaya tidak pernah dipaparkan.

Menurut Pius anggaran renovasi ruang rapat Badan Anggaran sebesar Rp 24.768.920.000 termasuk di dalam anggaran Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi. Anggota BURT sempat mempertanyakan mengapa anggaran renovasi ruang rapat Badan Anggaran begitu besar. Namun, Kepala Biro Harbangin menjelaskan bahwa harga tersebut sesuai spesifikasi.

Setelah menjelaskan kronologis mengenai kasus Banggar versi Pius yang dikemukakan dalam beberapa koran nasional. Kemudian dapat dijelaskan bahwa banyak kasus mengikut dari kasus renovasi Banggar yang terkaitan dengan dana pengeluaran DPR.

Salah satu kasus yang menarik adalah renovasi toilet DPR yang mencapai 2 miliar. Renovasi toilet ini dianggap tidak wajar oleh publik dimana public berpikiran untuk apa dan kenapa harus menggunakan dana sebesar itu hanya kemudian untuk renovasi toilet anggota DPR. Media terlihat selalu mengangkat hal tersebut dengan membandingkannya dengan kondisi masyarakat yang makin terpuruk dengan fasilitas publik yang sangat tidak memadai. Apalagi ketika kasus tersebut lagi panas-panasnya, salah satu jembatan di provinsi Banten roboh dan digambarkan bagaimana heroiknya perjuangan warga masyarakat menggunakan jembatan yang roboh itu untuk kepentingannya sehari-hari ketika anggota DPR meminta fasilitas mewah untuk diri mereka.

Dalam kasus toilet ini, banyak perdebatan dan pendapat yang muncul dari anggota DPR sendiri mengungkapkan bahwa renovasi itu bukan urusan mereka, tetapi urusan Sekretariat Jenderal DPR yang mengurusi segala hal mengenai gedung dan sarana-sarana bagi anggota DPR. Dan menurut perspektif Marzuki Ali sendiri bahwa hal tersebut wajar karena gedung DPR yang menampung banyak orang tersebut tidak pernah direnovasi selama 18 tahun dan WC ini menurut dia sangat vital untuk anggota DPR apalagi dengan intensitas rapat yang sangat tinggi setiap harinya.

Kasus lain yang kemudian mengikut dengan renovasi ruang banggar adalah kasus kalender DPR RI yang menelan dana dan dianggarkan sebesar 1,3 Miliar pada tahun 2011 kemarin. Penganggaran ini ditujukan pada tahun 2012 nantinya. Publik kemudian mempertanyakan kelogisan dan asas manfaat dari kalender tersebut dengan dana yang sebesar itu dan kemudian muncul juga berbagai perspektif lain gambar dari kalender tersebut yang memperlihatkan pose ketua DRP dari 12 kegiatan yang berbeda.

 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS KASUS

Melihat Fungsi Dasar Kehumasan DPR

Secara mendasar dapat dikemukakan bahwa PR menurut kamus IPR, dikemukakan sebagai keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara satu organisasi dengan khalayaknya

PR juga dapat didefenisikan sebagai fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur individual dan organisasi yang punya kepentingan publik, serta merencanakan dan melaksanakan program aksi dalam rangka mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik.

Dari berbagai pengertian tersebut menjelaskan bahwa PR adalah sebuah rangkaian kegiatan organisasi yang diorganisasikan dan dalam suatu kegiatan kampanye dan program yang terpadu yang tentunya dilaksanakan secara berkesinambungan. Jadi sangatlah kemudian salah persepsi jika dikatakan bahwa PR hanyalah kegiatan yang sifatnya mendadak dan temporer.

Dalam kasus DPR sendiri. Ditemukan mengenai satu bagian yang memiliki fungsi manajemen organisasi DPR itu sendiri yaitu Biro Kehumasan yang berada langsung dibawah Setjen dimana biro humas ini bertugas untuk kemudian mensosialisakan kinerja dewan kepada masyarakat banyak. Kinerja tersebut biasanya berupa hasil langsung dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh dewan itu sendiri. Kemudian juga menampung aspirasi atau respon masyarakat atas pengambilan keputusan yang dibuat sehingga keputusan tersebut selalu berdasar pada orientasi masyarakat dan harapan masyarakat itu sendiri. Untuk itu mereka membuat semacam media untuk partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri berupa pengaduan online atas pengambilan kebijakan. Pengaduan tersebut bisa diajukan ke nomor 0811943344 baik itu berupa kritik maupun saran.

Selain itu bagian kehumasan ini juga mensosialisasikan keputusan tersebut secara internal diantara 17 alat kelengkapan DPR yang tentunya begitu kompleks sehingga mereka harus bertugas untuk melakukan sosialisasi sehingga segala keputusan politik tersebut bisa dipahami bersama oleh 17 alat kelengkapan itu sendiri. Namun kemudian kenyataannya di lapangan bahwa terkadang ada perbedaan persepsi dan pernyataan yang diungkapkan oleh 17 alat kelengkapan yang tadi bahkan seringkali mereka saling mengkonfrontir kepentingan untuk menjatuhkan kesalahan kepada alat kelengkapan yang lain. Contohnya masalah renovasi banggar dimana terkesan bahwa anggota banggar menyalahkan bagian BURT yang merupakan salah satu mitra Banggar dalam memutuskan kebijakan anggaran DPR itu sendiri. Ada permainan kepentingan di dalamnya dan secara tegas mengemukakan bahwa kegagalan kehumasan DPR itu sendiri membangun pemahaman bersama diantara mereka-mereka yang terlibat dan terkait langsung dengan keputusan penting itu sendiri.

Selain itu tugas lain dari kehumasan yang ditemukan adalah melakukan penerangan dimana setiap bulan banyak melakukan aktivitas rutin ke kampus-kampus untuk melakukan sosialisasi terutama sosialisasi berparlemen bagi para mahasiswa dan bagian humas ini sendiri yang menjadi hubungan langsung dengan aspirasi dari rakyat kepada anggota DPR, dimana mereka memiliki semacam sistem kategorisasi data atas aspirasi apa saja yang diinginkan masyarakat umum terhadap anggota DPR untuk kemudian disalurkan kepada anggota DPR itu sendiri.

Yang lain adalah hubungan dengan media dimana selain memiliki media internal yaitu media berupa majalah yang terbit tiap bulan, kemudian bulletin yang terbit tiap minggu, juga memiliki media eksternal yang bisa diakses langsung oleh masyarakat berupa web DPR yang diupdate setiap harinya dan juga TV Parlemen yang memudahkan masyarakat untuk melihat suasan rapat DPR yang dibuka secara umum yang ditempatkan di lobby-lobby Gedung Nusantara I maupun gedung Nusantara II. Selain itu mereka juga melakukan blocking space pada beberapa media untuk kemudian menulis hal-hal yang berkaitan dengan berita-berita dari gedung DPR tentunya hal ini sangat bersesuaian dengan fungsi PR sendiri dalam rangka media relation.

Terkait dengan tugas-tugas yang telah disebutkan di atas dapat dikemukakan bahwa Peranan public relations dalam suatu organisasi dapat di bagi empat kategori. Salah satunya adalah peranan communication technician ini menjadikan praktisi PR sebagai journalist in resident  yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan methode of communication in organization Secara teknis komunikasi, baik arus maupun media komunikasi yang dipergunakan dari tingkat pimpinan dengan bawahan akan berbeda bawahan ke tingkat atasan. Hal yang sama juga berlaku pada arus dan media komunikasi antara satu level, misalnya komunikasi antar karyawan satu departemen dengan lainnya ( employee relations and communication media model)

Peranan inilah yang baru dilaksanakan oleh bagian kehumasan DPR dimana mereka hanya sekedar melakukan tugas yang berkaitan langsung dengan fungsi kehumasan perusahaan yang tentunya sangat berbeda jelas dengan fungsi kehumasan yang harusnya dilakukan bagian kehumasan DPR sebagai sebuah lembaga politik. Dalam berbagai data ditemukan bahwa mereka tidak memiliki sebuah acuan untuk mengatur hal-hal internal yang berbau politis dan tentunya akan sangat berpengaruh terhdap citra DPR di luar. Mereka hanya menjalankan pedoman kehumasan yang sama dengan pedoman kehumasan perusahaan yang tentunya berbeda dengan lembaga politik seperti DPR yang seharusnya mampu melaksanakan stretegi proaktif terkait dengan lebih cepatnya berita tentang DPR sampai kepada publik dibandingkan sampai pada tim kehumasan itu sendiri. Tim kehumasan DPR sendiri sekitar 20 orang yang mengurusi 560 anggota DPR dengan pandangan yang berbeda. Dan kemudian yang bisa diungkapkan bahwa tim kehumasan DPR tidak memiliki kekuasaan penuh atas internal mereka itu sendiri, mereka kemudian tidak memiliki wewenang untuk melarang anggota DPR berbicara seenaknya di luar sana tanpa memahami keputusan bersama diantara mereka. Tentunya ketidakwenangan tim humas untuk menjalankan fungsinya ini sendiri dalam membatasi pembicaraan anggota DPR akan sangat menarik karena kemudian akan muncul sebuah pertanyaan baru masih pantaskah tim humas ada di lembaga DPR? Ataukah fungsi humas sudah melekat pada anggota DPR? Dll.

Kemudian terkait dengan PR politik dikemukakan bahwa ada beberapa identifikasi mengenai sejumlah pemahaman mengenai karakteristik PR Politik dimana PR Politik melakukan komunikasi yang intensionalitas artinya secara sengaja dan sadar menjalankan proses komunikasi untuk memengaruhi lingkungan politik. Namun hal tersebut tidak dilakukan bagian humas DPR karena mereka menjalankan tugas kehumasan berdasarkan SOP yang ditetapkan apalagi posisi mereka yang kebanyakan adalah seorang pegawai negeri yang tentunya masih dipertanyakan profesionalitasnya dan kapabilitasnya untuk menangani isu politis yang berkaitan langsung dengan DPR itu sendiri.

Kemudian dalam permasalah Banggar kemarin, bagian kehumasan ini tidak bisa melakukan apa-apa kecuali melakukan pemberitaan di media padahal mereka memiliki tim yang cukup banyak untuk melakukan gerakan pro aktif, mereka hanya sekedar membangun aspirasi tanpa kemudian bisa melanjutkan untuk melakukan strategi kehumasan yang proaktif untuk menangani krisis yang berkepanjangan mengenai renovasi Banggar ini yang kemudian terus-terusan menggempur DPR bahkan diikuti dengan terbukanya isu-isu lain yang berkaitan dengan hal negatif DPR yaitu anggaran toilet dan anggaran kalender, bahkan tidak ada dari mereka sama sekali yang langsung melakukan komunikasi dengan wartawan ataupun press conference, yang terlihat malah ketua mereka yaitu Ibu Sekjen yang terus diserang habis-habisan mengenai kasus-kasus renovasi fasilitas DPR ini sendiri.

 

Kehumasan DPR dalam Menyikapi Opini Publik

Dalam perjalanan selanjutnya ditemukan bahwa ada semacam tumpang tindih terkait dengan fungsi kehumasan dalam DPR itu sendiri. Dimana ada biro humas dan pemberitaan yang dimana setelah dilakukan cross check ternyata memiliki fungsi yang berkaitan langsung dengan hubungan media dan informasi keluar. Tentunya dapat dikemukakan bahwa terjadi tumpang tindih dalam tugas kehumasan DPR seakan-akan bahwa fungsi kehumasan dijalankan oleh dua bagian yang berada langsung dibawah sekjen padahal telah ditemukan sebelumnya bahwa pada bagian humas mereka juga berhubungan langsung dengan media-media, namun kemudian ditemukan juga ada biro humas dan pemberitaan yang juga berhubungan dengan media.

Namun terlepas dari itu semua ditemukan sebuah model penanganan yang lebih baik dalam menyikapi opini publik yang berkembang oleh bagian biro humas dan pemberitaan, dimana dengan sangat jelas mereka melakukan media klarifikasi terkait pemberitaan-pemberitaan miring mengenai DPR. Tentunya hal yang harus diperhatikan pertama kali bahwa  yang perlu disikapi adalah opini publik. Opini publik sendiri adalah refleksi dari proses dinamis dimana ide-ide diekspresikan, disesuaikan, dan dikompromikan dalam rangka menuju determinasi kolektif dalam suatu arah tindakan

Artinya opini publik ini akan berkembang ke arah tindakan kolektif yang tentunya harus disikapi dengan bijak dalam rangka menekan kea rah gerakan massif yang begatif. Ataupun kemudian untuk mengurangi kemungkinan besar publik laten menjadi publik aktif akibat kapitalisasi problem di masyarakat. Adapun beberapa kategori publik dapat dikemukakan sebagai berikut :

  1. All Issue Public, public yang aktif kepada keseluruhan masalah
  2. Apathetic public, yaitu publik yang tidak tertarik pada keseluruhan masalah
  3. Single issue public yaitu publik yang aktif pada bagian-bagian tertentu dari suatu masalah dan terkadang menekan perusahaan atau organisasi dengan kepentingan yang berbeda-beda.
  4. Hot Issue Public yakni publik yang konsen pada satu isu terkait masalah kepentingan umum misalnya UU Lalu lintas, Bensin, dll

Dalam hubungannya dengan DPR terkadang opini publik ini mengarah pada tindakan-tindakan langsung semisal demonstrasi, dll apalagi dibantu dengan media yang semakin menguatkan gerakan mereka. Kemudian banyak dari kategorisasi publik pada anggota DPR yang hot issue atau selalu mencermati kebijakan atas kepentingan umum yang dirancang oleh DPR semisal kebijakan energy yang dibahas oleh komisi 7 kemarin terutama mengenai pembukaan hutan untuk penambangan energy yang tentunya langsung berdekatan dengan kehidupan masyararat itu sendiri.

Biro Humas dan Pemberitaan DPR menyadari betul bahwa dari perspektif masyarakat ada semacam sindrom yang mengatakan bahwa apapun yang dibangun oleh DPR selalu tidak pantas terutama fasilitas-fasilitas semisal ruang rapat, toilet maupun kalender. Perlu dijelaskan bahwa proses munculnya keputusan tersebut adalah diatur berdasarkan hasil rapat bersama dimana telah ditetapkan dianggarkan pada tahun sebelumnya sebelum keputusan dijalankan semisal untuk pembangun toilet di tahun 2012, maka dianggarkan pada tahun 2011.

Menurut klarifikasi mereka bahwa pembangunan atau renovasi ruang rapat banggar adalah hal yang pantas untuk dilakukan karena ruangannya termasuk ruangan kecil dengan kapasitas yang kurang memadai. Mereka mencoba menggambarkan bahwa ada 80 orang anggota banggar dan biasanya ruang rapatnya diisi juga oleh menteri yang berkaitan langsung dengan penganggaran yang akan dibuat. Setiap kementerian biasanya memiliki tim yang banyak dan tentunya juga membutuhkan space atau ruang yang cukup. Pembahasan siklus anggaran ini seringkali memakan waktu yang cukup lama dan tentunya ruangannya harus dibuat senyaman mungkin untuk kemudian mengambil keputusan yang efisien. Namun, yang kemudia menjadi pertanyaan bahwa apakah hal tersebut disosialisasikan ke media atau media yang mengkonfrontir masalah ini dengan mengangkat masalah ini dengan perspektif yang berbeda dalam pemberitaannya.

Menurutnya juga bahwa pembahasan siklus anggaran ini telah melibatkan konsultan publik yang independen untuk menilai layak atau tidaknya ruang tersebut direnovasi dengan angka sebesara itu, dan tim konsultan ini menyetujui dan merasa layak diadakan renovasi kepada ruang banggar ini sendiri dengan nilai 20 Milyar. Dan kemudian untuk menyikapi opini publik yan berkembang saat itu terutama mengenai mengapa harus menggunakan kursi impor dalam proses renovasi tersebut, DPR menyikapinya dengan menggantinya dengan kursi produk local. Menurut mereka, kalaupun kemudian ditemukan hal yang mengganjal, ada mekanisme check and balance oleh BPK dan KPK dalam setiap penganggaran yang dibuat, sehingga penganggaran yang dibuat tersebut sangat transparan.

DPR memang tidak lepas dari hujatan dan cercaan bahkan hinaan karena lembaga ini termasuk lembaga yang sangat seksi dengan potensi yang besar. Dimana semua keputusan penting akan kebijakan negeri ini berada di tangan mereka, maka kemudian tidak mengherankan ketika DPR terus menjadi sorotan publik. Coba bayangkan bahwa 1400 T APBN negeri ini ditentukan oleh keputusan-keputusan yang ada di tangan DPR itu sendiri. Tentunya lembaga ini sangat vital dan harus terus dijaga transparansinya demi menciptakan demokrasi yang tidak hanya elktoral dan procedural tetapi demokrasi isi.

Biro humas dan pemberitaan sering diasosiasikan memiliki tugas yang cukup baik karena mereka memiliki perencanaan yang matang terkait kegiatan yang harus dilakukan terutama menyikapi opini publik. Bahkan mereka memiliki anggaran besar untuk riset tentang opini publik. Namun yang kemudian menjadi permasalahan bahwa tidak semua dari tim mereka mengerti hal tersebut dengan sangat baik.

Keluhan mereka adalah bagaimana media sebagai sumber kekuatan baru dalam membentuk opini publik terkadang mengabaikan etika jurnalistik dan sering melakukan pemberitaan yang tidak lengkap dalam publikasinya ke masyarakat, seringkali wartawan melakukan pemotongan terhadap berita tanpa etis sehingga menimbulkan persepsi yang negatif terhadap masyarakat. Berita tidak disampaikan secara utuh dan menyeluruh antara satu bagian dengan bagian yang lain. Misalnya kasus kalender kemarin padahal secara gambling Kepala Divis Humas dan Pemberitaan telah mengklarifikasi ke media bahwa penganggarannya masih sebatas rencana dan hasil rapat kemarin diturunkan sampai 390 Juta dimana itu sudah termasuk paku-paku untuk menempel kalender itu sendiri. Kemudian yang sering ditampilkan di media mengenai pembagian anggaran kalender sebasar 1,3 M dibagi dengan 560 anggota DPR sungguh tidak etis karena kalender tersebut tidak hanya ditujukan bagi anggota DPR tetapi juga pemerintah dan warga masyarakat dan kalendernya bukan hanya kalender yang ditempel di tembok, tetapi juga kalender yang dipasang di meja atau kaca. Kemudian pernah juga ada berita miring mengenai suplemen DPR yang diberitakan oleh media cukup mahal untuk 560 anggota DPR, padahal sebenarnya suplemen itu diberikan kepada semua anggota DPR, pegawai DPR, staf dan perangkat lainnya yang mencapai 1400 orang.

Untuk mengatasi pemotongan sembarangan yang dilakukan oleh media ini sendiri seringkali biro humas dan pemberitaan melakukan complain langsung kepada media yang memberitakan hal tersebut. Atau juga untuk kepentingan yang berkelanjutan adalah mereka melakukan media visit yaitu kunjungan ke media untuk mensosialisasikan kerja-kerja apa saja yang dilakukan oleh anggota DPR setidaknya untuk memperngaruhi dewan redaksi terkait pemberitaan yang dilakukan oleh wartawannya itu sendiri. Namun perlu diingat bahwa ketika terjadi klarifikasi dan media pun mengubah beritanya, tetap saja sulit karena berita selanjutnya tidak bisa menutupi berita pertama. Apalagi muncul sebuah bahaya dimana ada kecenderungan bahwa media berupaya melakukan deparpolisasi yaitu upaya untuk mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap partai dan itulah yang diupayakan oleh humas dan pemberitaan agar terus membangun opini publik yang cenderung positif dan kepercayaan positif itu sendiri

 

Perlukah Kehumasan DPR

Kehumasan telah dijelaskan sebelumnya sebagai sebuah prakter manajemen organisasional untuk menyikapi opini publik. Dalam konteks kehumasan politik sendiri dikemukakan bahwa PR Politik berupaya untuk menganalisis berbagai isu untuk kemudian diantisipasi dan ditindak dengan benar untuk kemudian menjadi isu yang positif dalam rangka meraih dukungan tentunya dengan orientasi kekuasaan.

Dalam berbagai diskusi dikemukakan bahwa ada semacam asumsi bahwa humas DPR tidak melaksanakan fungsinya dengan baik dan terkesan hanya menghabiskan dana yang berlebihan tanpa kerja yang jelas. Tenaga-tenaga ahli fraksi mengungkapkan bahwa humas DPR  ataupun biro pemberitaan seakan-akan memborong kebenaran ketiga dan tidak merefeleksikan semua pendapat dari anggota DPR. Humas DPR tidaklah cocok untuk menjalankan fungsi kehumasan politik, tetapi akan lebih cocok menjalankan fungsi teknis PR misalnya publikasi ke internal DPR dan lain-lain.

Latar belakang bagian kehumasan DPR yang merupakan PNS sangatlah sulit untuk menjalankan fungsi politik kehumasan yang sebenarnya apalagi di lembaga yang begitu seksi dan menjanjikan dan masalah datang begitu cepat dan sulit diprediksi. Fungsi kehumasan politik sebenarnya tidak perlu dijalankan tim kehumasan, namun perlu disadari bahwa humas politik harus dijalankan dengan baik oleh anggota DPR itu sendiri.

Logikanya bahwa anggota DPR adalah wakil rakyat dan kerjaannya tidak lain dan tidak bukan adalah berbicara kepada rakyat, jika tidak mau berbicara, maka tidak usaha jadi anggota DPR. Karena sebenarnya citra baik DPR di mata rakyat ditentukan oleh anggota DPR itu sendiri, maka mereka harus menjadi seorang humas yang baik bagi lembaganya, apapun yang diucapkan harus dijaga dengan baik karena ucapannya adalah cerminan lembaganya itu sendiri. DPR kemudian tidak perlu mencari juru bicara atau membebankan juru bicara kepada bagian kehumasannya karena ini adalah lembaga politik yang tentunya memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan korporasi atau kementerian yang focus masalahnya jelas terpusat, beda dengan DPR yang sangat kompleks permasalahan yang harus diselesaikan dan dibahasnya.

Maka dari itu pertanyaaan yang muncul adalah siapa yang harus jadi juru bicara dalam konsep pencitraan DPR ke luar? Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah Ketua DPR dan para wakilnya sebagai pemimpin tertinggi dari anggota DPR itu sendiri. Merekalah yang menjadi juru bicara bersama dan menjadi pemersatu suara bagi anggota DPR yang memiliki kepentingan masing-masing baik itu kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi. Merekalah yang pantas mencitrakan melalui asumsi dan pendapatnya ke media dan menjadi klarifikator atas segala persoalany yang muncul bukan malah menjadi seorang yang memanaskan dan menggulirkan bola permasalahan ke publik. Tentunya perlu diungkapkan bahwa ada gaya komunikasi yang berbeda diantara para pemimpin DPR selama ini, mungkin secara internal yang berhasil adalah Akbar Tanjung yang saat itu begitu mampu menguasai suasana internal dan menjadi juru bicara yang baik bagi anggota DPR secara keseluruhan. Tetapi tetap perlu digarisabawahi bahwa ada masa yang berbeda saat itu dimana Akbar Tanjung saat itu memimpin anggota DPR yang mayoritas saat itu ada di bawah kendali sebagai ketua Golkar.

Artinya dengan berbagai asumsi di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pada konsep humas politik terutama dalam hubungannya dengan DPR, humas yang hendaknya menyikapi masalah-masalah opini publik secara langsung adalah anggota DPR itu sendiri dengan juru bicara ketua DPR itu sendiri dengan wakil-wakilnya karena anggota DPR sudah seharusnya mengintegrasikan jiwa humas politik dalam dirinya sebagai wakil rakyat yang sepatutnya menjelaskan kepada konsituennya. Kalaupun kemudian dalam konsep politik praktis dan demokrasi electoral itu sendiri tidak bisa diwujudkan karena sangat instannya proses menjadi anggota DPR, maka yang harus diperkuat adalah tenaga ahli pada DPR RI yang seringkali dikesampingkan padahal mereka yang kemudian mengawal kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang akan diambil anggota DPR yang bersangkutan. Logikanya bahwa ketika tenaga ahli anggota DPR kuat dalam humas politik, mereka akan sangat membantu anggota DPR dalam menjelaskan keputusan dan pandangannya kepada publik yang akhirnya akan berujung kepada opini publik positif terhadap lembaga DPR itu sendiri.

 

MANAJEMEN KRISIS KASUS DPR

Tentunya di atas telah dikemukakan beberapa hal yang berkaitan langsung dengan kasus-kasus yang menimpa DPR itu sendiri mulai dari kasus banggar, kalender dampai pada perbaikan toilet. Perlu dijelaskan bahwa dalam konteks kehumasan, datangnya 3 kasus secara berurutan yang cukup besar merupakan kondisi kritis yang sangat berbahaya bila dibiarkan bergulir begitu saja, makanya kemudian muncul berbagai macam publikasi tentang makin menurunnya popularitas dan kepercayaan terhadap anggota DPR.

Tentunya dalam menangani masalah ini, biro kehumasan dan pemberitaan sangat sulit karena tidak sempat memprediksi isu berkembang secepat dan sekuat itu, sehingga tidak ada langkah preventif (pencegahan) sebelumnya yang dilakukan. Malah semakin pelik ketika juru bicara sesungguhnya yaitu Ketua DPR malah memperkuat opini publik dengan saling mengungkapkan pendapat yang berbeda dengan Sekreratis Jenderal DPR mengenai pembangunan toilet itu sendiri dan terkesan bahwa tidak ada model pekerjaan yang saling mendukung antara kedua elemen penting dari DPR ini. Padahal secara logis apapun yang dilakukan oleh Sekjen DPR sepatutnya telah melewati persetujuan pimpinan DPR, namun hal yang kita lihat malah bertentangan.

Begitupun perdebatan diantara anggota DPR itu sendiri, sangat sulit menemukan penjelasan yang rasional diantara mereka yang pro terhadap pembangunan dan renovasi dan juga yang kontra terhadap pembangunan dan renovasi. Terkesan anggota DPR bermuka dua dan malu-malu mengakui posisinya karena kepentingan politik dan citra dirinya secara pribadi. Padahal kalau seandainya saja mereka satu suara untuk mencari jalan terbaik, maka tentunya akan lebih menarik untuk membentuk persepsi publik yang positif terhadap mereka.

Contoh lain gagalnya manajemen pencegahan krisis adalah kasus renovasi banggar yang menghabiskan dan hingga 20 Miliar tersebut. Kasus tersebut muncul dalam dua versi dan memperlihatkan bahwa ada ketidakjelasan siapa yang sepatutnya mengambil keputusan, ada suasana pelemparan fakta oleh orang-orang yang diduga langsung berkaitan dalam mengambil keputusan renovasi banggar tersebut. Kemudian orang-orang yang diduga tersebut memberikan versinya masing-masing di media, sehingga terkesan bahwa lembaga ini tidak besatu dan mengandalkan kepentingan pribadinya masing-masing dan perlindungan atas nama baiknya. Akhirnya terakhir Pius dan Wa Ode ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK atas kasus banggar ini sendiri.

Langkah-langkah penanganan krisis dalam permasalahan kehumasan politik sebagai berikut :

  1. Penunjukan “spokeperson” dari pihak internal organisasi. Pihak yang mewakili organisasi khususnya yang berhubungan dengan media, dapat dilakukan oleh tim maupun perorangan yang mengetahui banyak informasi tentang krisis dan memahami penanganannya. Di sisi lain, bisa saja organisasi menggunakan pihak lain di luar organisasi sebagai “unofficial spokeperson” karena yang bersangkutan dapat menjadi corong organisasi dalam permasalahan tersebut
  2. Pendalaman data dan fakta. Terutama penggalian informasi mengenai krisis dari berbagai pihak seperti wartawan, opinion leader, organisasi terkait, masyarakat dan lainnya. Kemudian membuat pemetaan terhadap informasi tersebut sehingga dapat disusun cara penanganannya karena setiap pihak dapat didekati dengan cara yang berbeda.
  3. Memperkuat pembatasan isu agar inti permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak melebar pada masalah lainnya.
  4. Menyiapkan pusat penangan krisis jika permasalah berlanjut dan tak kunjung selesai

Langkah-langkah tersebut sebenarnya sangat ingin dilakukan oleh tim humas DPR terutama dalam menunjuk spoke person, namun pada permasalahan kemarin media sangat pintar dalam mencari pendapat semua anggota DPR yang saat itu diminta bersuara atas kasus tersebut. Ketua DPR yang saat itu diharapkan menjadi spoke person pun malah balik menyerang keputusan tersebut yang seharusnya meredakan dan mengambil jalan terbaik untuk proses pengambilan keputusan yang terbaik.

Untuk unofficial spoke person sendiri atau yang dikenal sebagai sebutan orang ketiga juga gagal ditemukan sebagai salah seorang yang bisa mempengaruhi publik dan walaupun banyak yang kemudian memiliki potensi untuk menjadi orang ketiga tentunya sangat beresiko dan penuh perhitungan oleh sang orang ketiga itu sendiri di tengah krisis kepercayaan masyarakat yang semakin menipis akan anggota DPR itu sendiri.

Dalam proses penanganan masalah yang muncul sedemikian cepatnya, tentunya DPR berada dalam posisi defense atau pertahanan terhadap opini publik yang berkembang padahal dalam konsep PR yang ideal, seorang PR tidak hanya harus bersikap defense namun juga sekali-kali harus melakukan offensive action untuk memperkuat posisi mereka ketika ada permasalahan, salah satu teknik defense yang dilakukan adalah dengan melakukan klarifikasi melalui kepala Biro Hmas dan Pemberitaan. Begitu banyak tulisan dan klarifikasi langsung oleh sang kepala di media-media kenamaan, namun hal itu tentunya tidak cukup karena tidak sebandingnya antara serangan yang masuk dan pola defense yang dibuat dan dilakukan. Apalagi ditambah bahwa biro humas dan pemberitaan yang secara structural dan organisasional tidak memiliki kewenangan untuk melarang anggota  DPR bersuara di luar atau kepada publik, makin menambah masalah apalagi dengan perbedaan pandangan masing-masing anggota bahkan lebih besar perbedaan sikap oleh masing-masing fraksi menambah kuat serangan tersebut, serangan terhadap lembaganya sendiri.

Kemudian terakhir dapat dikemukakan, bahwa dalam penanganan manajemen krisis yang menyangkut dengan permasalah korupsi satu anggota DPR, humas tidak memiliki kekuatan apapun untuk membantu masalah tersebut, semuanya harus diserahkan ke ranah hukum tanpa ada pembelaan yang diberikan oleh lembaganya. Tentunya alasannya bahwa masalahnya sangat privat atau berhubungan langsung dengan anggota masing-masing. Kasus-kasus seperti ini bagai buah simalakama bagi kehumasan politik DPR secara kelembagaan, masalah ini semakin melanggengkan citra buruk DPR sebagai pusat korup dan lembaga paling korup di negeri ini, di satu sisi mereka ingin menyelamatkan lembaga ini namun di sisi lain tidak ada aturan akan pembelaan kelembagaan oleh DPR layaknya organisasi atau perusahaan korporasi.

Manajemen krisis yang juga perlu dilakakukan adalah pencarian fakta dimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Media sangat kuat memberitakan soal DPR dengan mengambil data yang tidak lengkap sehingga melanggengkan opini publik negatif terhadap DPR. Ini yang perlu disikapi dengan serius terutama membangun hubungan yang baik dengan media bukan untuk melakukan kerjasama kotor, tetapi dalam rangka mencerdaskan masyarakat atau menigkatkan literasi politik masyarakat sehingga akan berujung pada kehidupan demokrasi yang substansial dan partisipasi publik yang tinggi dalam pengambilan keputusan.

Terakhir sebelum mengakhiri makalah ini dapat dikemukakan bahwa dengan kompleksitas permasalahan yang ada, maka DPR sebagai lembaga memerlukan sebuah konsultan PR Politik untuk mengkaji dan menganalisis kasus humas politik dan proses penyelesainnya ke depan. Menurut info yang kami terima, hal tersebut akan direalisasikan tahun ini. Setidaknya dengan menggunakan jasa humas politik ini akan menjadi bantuan bagi DPR untuk tidak sekedar menjalan SOP kehumasan yang dibuat, tetapi untuk melihat lebih jauh permasalahn politik dan proses mengatasinya untuk menuju persepsi publik yang positif pada akhirnya.

 

Kesimpulan

Dan akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa DPR dalam era demokrasi yang begitu bebas saat ini menjadi sebuah lembaga yang begitu seksi dan begitu penting dalam menjamin kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Posisi tersebut memang dirasa enak, tetapi juga menjadi sebuah ancaman serius karena terlau banyak orang yang berkepentingan di dalamnya untuk kepentingan penguasaan itu sendiri.

Maka dari itu perlu sinergitas dalam manajemen kehumasan politik bahwa dengan posisinya yang unik dan berbeda dengan yang lain sebagai lembaga negara yang dihuni oleh orang-orang yang berbeda kepentingan. Sinergitas ini adalah rasa memiliki dan rasa membangun bersama oleh para anggoata DPR dan staf-staf lain di DPR sehingga menimbulkan efek DPR yang kuat sebagai pengambil kebijakan dan pengawas pemerintah.

Pengambilan kebijakan ini tentunya harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan pengawasan pemerintah haruslah ketat demi menciptakan iklim demokrasi Indonesia yang sehat, cerdas dan jujur. AMIN !

 

 

Sumber gambar :

 

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s